Ibu Kota Negara Belajar dari Ibu Kota Provinsi

Akhir-akhir ini prinsip transparansi mulai sangat disorot pemerintah maupun masyarakat. Karena transparansi atau keterbukaan pemerintah dapat mencegah terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Selama ini tak ada pemberitahuan kemana mengalirnya uang pajak rakyat. Ada isu yang menyatakan pajak-pajak itu akan dibuat perbaikan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya jalan-jalan masih banyak yang rusak dan tidak terawat. Tak heran kenyataan ini menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat. 

Untuk menghindari kecurigaan dan kesalahpahaman asumsi-asumsi masyarakat, Kota Surabaya telah menerapkan system E-budgeting dalam penyusunan anggarannya. Nampaknya system ini mulai ditiru DKI Jakarta dalam menyusun anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan, untuk menerapkan sistem itu, DKI bahkan menggandeng konsultan dari Surabaya untuk belajar darinya. Persiapan dan kesiapan telah dilakukan dan rencana akan benar-benar selesai pada akhir tahun 2013 atau awal 2014. Pada saat itupun, system E-budgeting dapat diterapkan dan dapat diakses secara terbuka. Selain menerapkan e-budgeting, untuk menegakkan prinsip transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta menempatkan 50 intel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa aliran dana pejabat DKI. Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI pun telah menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan atau yang dinamakan NCT (non-cash transaction). Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI. Melalui sistem tersebut, transaksi antara pihak Pemprov dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakartapun, Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar DPRD DKI juga memublikasikan rapat pembahasan perancangan hingga penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kepada publik. Publikasi ke situs Youtube itu, kata Basuki, dimaksudkan agar publik dapat melihat, mendengar, dan mengetahui kinerja wakil rakyat. Video itu dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada "permainan" dalam pembahasan anggaran.