Minggu, 10 November 2013

Mobil Pribadi Menyelimuti Kota Jakarta


Siapa sih yang pernah menyusuri jalan-jalan di Ibu Kota tanpa mengahadapi yang namanya kemacetan? Semakin hari rasanya jalan-jalan itu makin disesaki oleh berbagai macam kendaraan umum maupun pribadi dari berbagai macam merk dan semakin hari makin banyak waktu yang terbuang karena terjebak diantara ratusan bahkan ribuan mobil itu. Kebijakan-kebijakan pemerintah telah dikeluarkan dan salah satu yang paling terkenal adalah: Pengembangan Angkutan Umum Massal yang berorientasi pada mobilitas penumpang dengan jumlah besar seperti Bus Rapid Transit; Trans Jakarta/Busway, Light Rapid Transit, Mass Rapid Transit/MRT, hingga angkutan sungai atau waterways) dan Pembatasan Lalu Lintas dengan system 3 in 1 (Pola Transportasi Makro).
 

Belum saja pemberlakuan kebijakan ini memperlihatkan hasil yang benar-benar nyata, pemerintah pusat mencanangkan program mobil murah atau yang sering disebut LCGC (Low Cost Green Car). Dalam KOMPAS, 8 November 2013 pesanan mobil murah Astra telah menembus angka 30.000 unit dan serapan pasar terbesar berada di sekitar Jabodetabek. Bisakah di bayangkan betapa macetnya di jalan-jalan Ibu Kota sekarang ini? Gubernur Jakarta, Jokowi jelas menolak dan menentang program tersebut. Seperti dalam KOMPAS, 28 September 2013, Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi menuturkan bahwa penolakan Jokowi ini wajar karena program ini bertentangan dengan pola transportasi makro yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur sejak Sutiyoso menjabat.
Memang benar penolakan Jokowi. Saya pribadipun setuju dengan tindakannya. Bagaimana ingin menciptakan Jakarta yang bebas macet bila frekuensi kendaraan khususnya kendaraan pribadi terus meningkat. Program LCGC sebenarnya merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar. Namun kenyataannya bukan "mengganti" namun "menambah" kendaraannya. Tidakkah pemerintah pusat memikirkan penyimpangan yang akan terjadi ini? pemerintah pusat seharusnya menindaklanjuti program LCGC ini untuk memastikan pembeli mobil ini mengganti mobilnya. Bukan menambah jumlah mobilnya. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan  pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar dan menjadi tanggungan tiap tahunnya. Meskipun harganya yang sangat ekonomis, pajak bukannya juga semakin turun, namun tetap dijaga dan terkontrol untuk menyeleksi dan menjaga frekuensi pembeli-pembelinya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar