Ibu Kota Negara Belajar dari Ibu Kota Provinsi

Akhir-akhir ini prinsip transparansi mulai sangat disorot pemerintah maupun masyarakat. Karena transparansi atau keterbukaan pemerintah dapat mencegah terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Selama ini tak ada pemberitahuan kemana mengalirnya uang pajak rakyat. Ada isu yang menyatakan pajak-pajak itu akan dibuat perbaikan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya jalan-jalan masih banyak yang rusak dan tidak terawat. Tak heran kenyataan ini menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat. 

Untuk menghindari kecurigaan dan kesalahpahaman asumsi-asumsi masyarakat, Kota Surabaya telah menerapkan system E-budgeting dalam penyusunan anggarannya. Nampaknya system ini mulai ditiru DKI Jakarta dalam menyusun anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan, untuk menerapkan sistem itu, DKI bahkan menggandeng konsultan dari Surabaya untuk belajar darinya. Persiapan dan kesiapan telah dilakukan dan rencana akan benar-benar selesai pada akhir tahun 2013 atau awal 2014. Pada saat itupun, system E-budgeting dapat diterapkan dan dapat diakses secara terbuka. Selain menerapkan e-budgeting, untuk menegakkan prinsip transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta menempatkan 50 intel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa aliran dana pejabat DKI. Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI pun telah menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan atau yang dinamakan NCT (non-cash transaction). Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI. Melalui sistem tersebut, transaksi antara pihak Pemprov dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakartapun, Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar DPRD DKI juga memublikasikan rapat pembahasan perancangan hingga penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kepada publik. Publikasi ke situs Youtube itu, kata Basuki, dimaksudkan agar publik dapat melihat, mendengar, dan mengetahui kinerja wakil rakyat. Video itu dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada "permainan" dalam pembahasan anggaran.

Iri Dengan Pengguna Bus

Sekarang ini seperti yang telah kita tahu sendiri betapa macetnya Ibu Kota Negara Indonesia. Kemacetan yang terjadi memakan waktu berjam-jam bahkan bisa sampai berhari-hari dan membuat stress para pengguna jalan. Dari pedagang di pasar, pengusaha, sampai para pejabat tidak kalah dipusingkan oleh kemacetan ruas-ruas Kota Jakarta. Tiap-tiap orang memiliki caranya sendiri untuk menggusir stress ditengah kemacetan Jakarta. Salah satunya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu membawa bekal makan di dalam mobilya. Menu favoritnya adalah kwetiau, tuturnya dalam KOMPAS 13 November 2013ll, "Di mobil, saya minta tolong beliin makanan. Kalau kena macet, bawa kwetiau aja," ujar Ahok, di Balaikota Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Selain kebiasaannya membawa bekal di kala macet, sebagai Wakil Gubernur yang baik, Beliau juga berupaya mengurangi kemacetan yang makin menjadi-jadi. Selain membuat pengguna jalan semakin lama "mendiami" jalan, ternyata dampak kemacetan juga menghambat para investor asing yang ingin menanamkan modal mereka di Indonesia. Kemacetan menjadi bahan pertimbangan yang cukup penting oleh para investor. Menanggapi hal inipun, orang-orang kepercayaan rakyat harus memulai perencanaan dan aksinya melawan kemacetan Jakarta seperti salah satunya dengan mengurangi kendaraan pribadi dan mengoptimalkan kendaraan umum yang bersih dan nyaman. Program ini tidak seemudah kelihatannya. Pemerintah harus mulai memikirkan cara agar para pengguna kendaraan ribadi mau berpindah ke transportasi umum tanpa adanya paksaan secara langsung. Pemerintah harus berfokus mencari cara lain atau membuat para pengendara kendaraan pribadi sadar dan beralih dengan kemauannya sendiri menggunakan transportasi umum yang telah disediakan pemerintah.

Ahok menuturkan akan betapa irinya para pengguna kendaraan pribadi kepada para pengguna bus yang tidak perlu repot-repot membayar pajak jalan, parkir, pajak kendaraan itu sendiri, dan potensi terjebak macet yang lebih kecil. Dengan terjaganya keamanan dan kenyamanan fasilitas kendaraan umum, pengguna kendaraaan pribadi tidak akan ragu-ragu menggunakannya sebagai transport sehari-hari karena mereka akan melihat berbagai keuntungan kemudahan yang akan didapatkan selain harus mengeluarkan biaya untuk pajak, retribusi, dan bahan bakar yang semakin mahal dan langka, mereka juga akan menghemat waktu dan energy.

Mobil Pribadi Menyelimuti Kota Jakarta

Siapa sih yang pernah menyusuri jalan-jalan di Ibu Kota tanpa mengahadapi yang namanya kemacetan? Semakin hari rasanya jalan-jalan itu makin disesaki oleh berbagai macam kendaraan umum maupun pribadi dari berbagai macam merk dan semakin hari makin banyak waktu yang terbuang karena terjebak diantara ratusan bahkan ribuan mobil itu. Kebijakan-kebijakan pemerintah telah dikeluarkan dan salah satu yang paling terkenal adalah: Pengembangan Angkutan Umum Massal yang berorientasi pada mobilitas penumpang dengan jumlah besar seperti Bus Rapid Transit; Trans Jakarta/Busway, Light Rapid Transit, Mass Rapid Transit/MRT, hingga angkutan sungai atau waterways) dan Pembatasan Lalu Lintas dengan system 3 in 1 (Pola Transportasi Makro).
 

Belum saja pemberlakuan kebijakan ini memperlihatkan hasil yang benar-benar nyata, pemerintah pusat mencanangkan program mobil murah atau yang sering disebut LCGC (Low Cost Green Car). Dalam KOMPAS, 8 November 2013 pesanan mobil murah Astra telah menembus angka 30.000 unit dan serapan pasar terbesar berada di sekitar Jabodetabek. Bisakah di bayangkan betapa macetnya di jalan-jalan Ibu Kota sekarang ini? Gubernur Jakarta, Jokowi jelas menolak dan menentang program tersebut. Seperti dalam KOMPAS, 28 September 2013, Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi menuturkan bahwa penolakan Jokowi ini wajar karena program ini bertentangan dengan pola transportasi makro yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur sejak Sutiyoso menjabat.

Memang benar penolakan Jokowi. Saya pribadipun setuju dengan tindakannya. Bagaimana ingin menciptakan Jakarta yang bebas macet bila frekuensi kendaraan khususnya kendaraan pribadi terus meningkat. Program LCGC sebenarnya merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar. Namun kenyataannya bukan "mengganti" namun "menambah" kendaraannya. Tidakkah pemerintah pusat memikirkan penyimpangan yang akan terjadi ini? pemerintah pusat seharusnya menindaklanjuti program LCGC ini untuk memastikan pembeli mobil ini mengganti mobilnya. Bukan menambah jumlah mobilnya. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan  pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar dan menjadi tanggungan tiap tahunnya. Meskipun harganya yang sangat ekonomis, pajak bukannya juga semakin turun, namun tetap dijaga dan terkontrol untuk menyeleksi dan menjaga frekuensi pembeli-pembelinya.

Si Sakti, Ahok

Ahok, sebutan yang biasa digunakan khalayak umum untuk pejabat bernama asli Basuki Tjahaja Purnama yang berasal dari Bangka Belitung ini. Ia sekarang dikenal sebagai Gubernur Anak dari seorang pengusaha timah dan pasir yang terkenal di Belitung ini mencoba menggeluti dunia politik setelah usaha pabrik kwarsanya gagal berjalan. Ahok sempat frustasi karena kegagalannya mengikuti jejak ayahnya dan ingin pindah ke Canada. Namun ayah Ahok tidak memperbolehkan rencana kepindahan Ahok. Ia ingin anaknya berkarya di negri ini, berguna bagi negri ini, bukan negara lain. "Rakyat butuh kamu". Kata-kata ayahnya yang membuat Ahok mulai berpikir ulang dan sadar akan kesulitan Negara Indonesia, tanah airnya ini. Tidak perlu berpikir muluk-muluk. Ahok sendiri mulai heran akan pulau kelahirannya yang kaya SDA seperti timah, ikan dan kayu namun masih saja banyak rakyat belitung yang tidak bisa sekolah, bahkan berobat. Hatinya tergerak untuk membantu sekaligus mulai memutar otak bagaimana cara membantu orang-orang tidak mampu ini bukan dengan cara yang instan: dengan memberi uang yang akan justru akan membuat dirinya bangkrut karena terlalu banyak orang miskin yang harus dibantu. Cara yang daat dilakukannya adalah menjadi pejabat. Ahok memulai kariernya dibidang politik dengan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Belitung Timur tahun 2003 dan ia terpilih. Pencalonan ini kemudian diikuti denganpencalonan lain debagai Bupati Belitung Timur. Pada tahun 2997 ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung namun gagal. Tapi kegagalan ini tidak membuatnya menyerah ataupun minder. Pada tahun 2009, Ahok nekat mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI wakil Provinsi Bangka Belitung. 1 hal yang dipegang Ahok dalam melakukan kampanye: politik bukan berarti menghalalkan segala cara untuk menang. Dengan mebagi-bagikan sembako atau menyuap rakyat agar memilih calon yang bersangkutan. Bagi Ahok, untuk menang dalam pemilu tidak harus dengan bermain uang. Kampanye pemilihan DPR RI Provinsi Bangka Belitung ini, Ahok mulai mengkerahkan jurus-jurus saktinya:

1. Keliling
2. Ngobrol sambil Promosi
3. Jangan takut SARA
4. ASAD (Anda Sms Ahok Datang)
5. Foto-foto
6. Relawan yang rajin dan setia
7. Nekat 

Ketujuh jurus sakti yang digunakan oleh Ahok sebenarnya merupakan sebuah pendekatan kepada masyarakat. pendekatan bukan berarti dengan memberi uang, namun meyakinkan masyarakat bahwa aspirasinya akan disalurkan ke pemerintah dan lain sebagainya. Ahok menunjukkan ia tidak mau memperbaiki semuanya langsung dengan uang, namun ia ingin memperbaiki system yang ada karena tidak semua masalah bisa selesai dengan uang. Memang, mungkin uang dapat menyelesaikan masalah di depan, namun lama kelamaan dengan system yang salah, kekacauan akan kembali muncul. Yang terhebat dari Ahok ialah ia mau terjun sendiri ke lapangan, bukan mengutus asisten atau wakil. Meskipun ia pasti sibuk, Ahok meluangkan waktu untuk mengobrol dan memberi sosisalisasi-sosialisasi kepada masyarakat. Iapun memberi nomor ponsel pribadi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun yang ingin mendukungnya. Ahok sangat melibatkan dirinya kontak lansung dengan masyarakat. Sehingga sosok Ahok dilihat masyarakat sebagai sosok yang tidak sombong dan mau berbaur dan bertemu langsnung dengan rakyat kecil. Sedikit perhatian yang diberikan beliau tentu membuat warga nyaman dan ingin memilih dirinya.Ahok bahkan berkat jujur dalam sosialisasi-sosialisasinya bahwa ia tidak memberikan apapun kepada warga, hanya ngobrol-ngobrol santai sambil promosi. 

Walaupun Ahok adalah seorang keturunan Tiong Hoa dan non islam, ia tidak segan-segan mengakuinya kepada masyarakat. Karena yang terpenting sebenarnya bukan masalah agama atau ras tapi kelakukannya dan agama ataupun ras tidak bisa menentukan perilaku seseorang. Ahok menanamkan pengertian itu kepada masyarakat dan desa-desa yang dikunjunginya.

Ketujuh jurus sakti Ahok berhasil membuktikan kepada masyarakat dan pada pejabat-pejabat lain bahwa kampanye dengan cara bersih dan tanpa uangpun dapat menjadi orang pilihan masyarakat. Ditambah lagi, kepercayaan masyarakat Bangka Belitung kepada Ahok juga membuat warga DKI Jaktarta mempercayakan provinsi mereka di tangan Ahok sebagai wakil Gubernur dan Jokowi sebagai gubernur.

Enaknya Mudik "Dibayarin" Pemerintah

Enaknya jadi PNS. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang berebut mendapat jabatan tersebut. Siapa juga yang sanggup menolak bila diberi jaminan hari tua dengan pemberian pensiun? Ataupun difasilitasi mobil tanpa harus khawatir akan biaya bahan bakar yang terus naik ataupun perawatan dan reparasinya?

PNS dalam bahasa inggris disebut civil servant, yang sama saja berarti kepanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat. Dan untuk tugasnya itu, PNS diberi berbagai fasilitas oleh negara untuk menunjang pekerjaannya. Seperti yang telah kita tahu salah satunya adalah penyediaan mobil "berplat merah" atau mobil dinas. Namun penyediaan mobil dinas yang telah menghabiskan dana sebesar 2,57 triliun rupiah itu sering disalahgunakan fungsinya untuk kepentingan pribadi. Contoh hal yang nyata saja dan mudah ditemui baru-baru ini; mobil-mobil berplat merah bertebaran di jalan-jalan saat masanya mudik. Padahal penggunaan properti ini hanya diperbolehkan untuk kepentingan operasional dalam pelayanan masyarakat dan tidak dipergunakan diluar jam kerja kecuali telah mendapat ijin terlebih dahulu dari kepala departemen yang berwenang. Penyalahgunaan mobil dinas ini bisa saja disebut korupsi karena menggunakan properti pemerintah untuk kepentingan pribadi apalagi anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembelian, bahan bakar, dan perawatannya yang tidak sedikit. 

Fenomena ini bisa dibilang bukan sepenuhnya salah PNS. Kebijakan para pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dalam pemberian ijin para pegawainya untuk membawa pulang mobil dinas ke kampung halaman mereka juga mengecewakan masyarakat. Bukan suatu hal yang bijaksana memperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk mudik, walaupun dalam ijin tersebut telah diperingatkan bahwa biaya bahan bakar dan kerusakan yang ditimbulkan selama penggunaannya untuk mudik tidak akan ditangung pemerintah. Karena hal ini bukan saja menyakut dana semata, tapi masalah penegakan hukum dan sikap yang tidak etis. Memang tidak merugikan negara, namun apakah sebuah hal yang benar menggunakan mobil negara walaupun bahan bakar ditanggung sendiri sementara masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk mudik rela mengantre dan berebut ticket kereta api ataupun berdesak-desakan duduk di bus untuk hal yang sama yaitu mudik? Saya harap pemerintah dapat meninjau kembali apakah kebijakan yang telah dikeluarkan telah sejalan atau masihkah melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.